HARIAN GEMA RIAU

Tidak mengacu kepada regulasi yang ada, sidang Paripurna sempat diskor selama 1 jam.

HarianGemaRiau, Siak —Pembentukan alat kelengkapan dewan regulasi yang ada harus dijalankan dan bukan dikesampingkan, karena setiap anggota Dewan punya hak konstitusinya dalam memilih.

Dikarenakan produk badan kehormatan DPRD Siak pemilihan tidak mengacu kepada regulasi yang ada, membuat sidang paripurna DPRD Siak sempat diskor selama satu jam, Selasa
1 Oktober 2019.

Sidang Paripurna DPRD Siak dipimpin langsung oleh ketua DPRD Siak H Azmi, SE didampingi kedua wakilnya dengan agenda pengumuman alat kelengkapan Dewan diantaranya komisi, Banleg dan Badan Kehormatan (BK).

Menurut politisi PDI Perjuang Marudut Pakpahan, SH, dalam pembentukan alat kelengkapan Dewan seperti Badan Kehormatan ada aturan yang mengaturnya.

Ketika undang-undang no 29 tahun 2009 pengganti undang-undang no 17 tahun 2014, maka itu susduk, kemudian ada lagi yang disebut dengan PP 12 tahun 2018 pengganti PP 16 tahun 2010 undang-undang 23 tentang pemerintahan daerah disebutkan di Pasal 160 ada anggota DPRD memilih dan dipilih,” jelas Marudut kepada awak media usai sidang.

Marudut lebih lanjut menegaskan terkait dengan pembentukan Badan Kehormatan (BK) tersebut harusnya disesuaikan dengan regulasi yang berlaku, sebab seluruh fraksi yang ada di DPRD harus mengirimkan nama-nama anggota fraksi yang dikomandoi kepada pimpinan untuk dipilih sebagai Badan Kehormatan yang berjumlah lima orang dan bukan main tunjuk aja ujarnya.

“Kenapa aturan tidak dilaksanakan, mana bisa ditetapkan anggota Badan Kehormatan jika mengangkangi regulasi yang berlaku, sebab aturan tersebut sudah tertuang di undang-undang 23 tahun 2011 dan sudah dinyatakan ada hak konstitusi bagi setiap anggota dewan, yaitu ada hak memilih dan dipilih,” tegasnya lagi.

“Lembaga legislatif ini semua ada mekanisme nya enggak boleh tiba-tiba kita paripurnakan, karena Paripurna itu keputusan tertinggi di DPRD makanya harus hadir, dan tidak boleh ada kepentingan kelompok, dan harus mengedepankan kepentingan kepentingan bersama. Sebab kita sebagai wakil rakyat ketika disumpah saat diangkat, tentunya semua Anggota Dewan harus dapat mengedepankan seperti yang semua kita ucapkan ketika diangkat,” sambungnya.

Meski dari hasil pemilihan Badan Kehormatan tersebut kelompoknya kalah, tapi Dia tidak mempersoalkan, tapi regulasi yang dimaksudkan sudah di ikuti.

“Mudah-mudahan ke depan pimpinan baru ini tadi sudah saya sampaikan tolong terkait dengan legislatif ini harus betul-betul setiap keputusan-keputusan baik itu Perda ataupun itu APBD, pembahasan baik, baik itu badan kehormatan kode etik, semua harus dibahas baik-baik dengan seluruh anggota dari fraksi masing -masing, “pinta Marudut. (R/J)

Editor-RK

Please follow and like us:
error0

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *